(Police Report No: LP/ 80/ IV/ 2007/ Tabanan District Police, dated 27 April 2007: with Pol: SP.Sidik/ 26/ IV/ 2007/ Reskrim, April 27, 2007)

The Initial Report:

While sorting through the bewildering puzzle of family documents in October 2006, Michael discovered another “Certification of Unmarried Status” issued in Tabanan in 1992. This letter had appeared by itself in Made Jati’s submission to the Civil Records Office to obtain a new Certificate of Marriage in 1996, but here it was attached to a land purchase document. With an examination of the land documents, an entirely new suspected fraud came to light. Michael reported it to the police at Polres Tabanan in April 2007.

The land in question was what is now Kori Restaurant. The property was originally owned and built by Steven Palmer and his wife Wayan Lasmi, and it was held in Wayan Lasmi’s name. Steve Palmer gave it entirely to Wayan Lasmi as settlement in a divorce, and she sold it to Michael McHugh in 1988. Michael McHugh held it in the name of Made Jati’s father, and then in 1992 he sold it to Michael and Made Jati.

Made Jati was to arrange the title transfer. The documents attached to the Certification of Unmarried Status showed that she used a suspected fraud to do it. Rather than transferring title as a purchase, Made Jati and her father I Nyoman Ada transferred the title as a “Family Gift” from father to unmarried child. With this they avoided taxes on the purchase but they also categorized Kori as Made Jati’s “property before marriage.”

The police in Tabanan interviewed eight witnesses including Made Jati herself as a suspect. In November 2007 they issued an Arrest Warrant and they sent the file to the Kejaksaan with recommendation that Made Jati be indicted for suspected criminal False Documentation.

The warrant was issued on the morning of 23 November 2007, but Made Jati left her home that morning before the Warrant could be served, probably tipped off by an informer at Polres Tabanan. She left Indonesia and did not return to Bali for over six months. A week after she fled Indonesia she was in Bangkok, and on 5 December 2007 she landed in New York. From there she traveled to California where she lived in the beach resort town of Newport Beach for the next six months.

Later Developments:

Made Jati had slipped the Arrest Warrant, but case preparations in Tabanan continued. Interest from city officials was undoubtedly intense. Tabanan was the city of Made Jati’s double indentity as an unmarried woman, and she had obtained dozens of documents signed by local officials falsely testifying to non-existent ceremonies or false status reports.

The Kejaksaan twice rejected the police file with P-19 letters in December 2007 and May 2008. The Chief Investigator was removed from office and transferred out of Tabanan in May 2008. Two weeks later on 4 June 2008 Made Jati left California and returned to Bali despite having filed a custody case for the children in the California Superior Court and being under court order to continue visitation with the children. She never again returned to California and later filed a declaration with the California court that she was no longer interested in custody.

In August 2008 the new investigator at Polres Tabanan ordered a stop to the investigation.

Legality of police activities in Indonesia or any nation is governed by statute and police procedures must be in accord with the law. That is, just because the police do it doesn’t mean it is legal. In this case, investigators and prosecutors in Tabanan appear to have shut down the indictment in a manner contrary to law without notifying the complainant, Michael, of the reasons for halting the case, and while violating proper procedures.

No one denied a suspected crime had occurred, but the reason finally given for halting the case was that the statute of limitations had expired. The Kejaksaan and police claimed that over twelve years had passed since Made Jati and I Nyoman Ada had made the suspected illegal transfer in 1992.

However, just as in the case at Polda Bali which had been shut down with the excuse “no evidence of a loss”, the Tabanan excuse appeared to be not in accord with the criminal code. Statute of limitations refer to “completion of a crime.” In fact the relevant section (Pasal 266 KUHP) specifies that the crime of False Documentation has two parts: 1) the acquisition of a false document, and then 2) the use of that document in a manner that causes or could potentially cause material or non-material loss to another person. The suspected crime in question was not just the illegal transfer from I Nyoman Ada to Made Jati, but also the use of those transfer documents to defraud Michael.

Family assets are currently in litigation in a civil case which began in 2009, and Made Jati claims that the Kori property is an asset before marriage. That is, the completion of this suspected crime began only in 2009 with the “use of that document” and it is continuing at present. The Kori false documentation is an ongoing suspected crime.

(Laporan Polisi No: LP / 80 / IV / 2007 / Kepolisian Kabupaten Tabanan, tanggal 27 April 2007: dengan Pol: SP.Sidik / 26 / IV / 2007 / Reskrim, 27 April 2007)

Laporan Awal:

Saat memeriksa dokumen-dokumen keluarga bulan Oktober 2006, Michael menemukan lagi Laporan Status Kawin yang diterbitkan di Tabanan pada tahun 1992 dan menyatakan Made Jati "Belum Kawin." Surat ini telah diketahui sebagai dokumen dipakai sama Made Jati di Kantor Catatan Sipil untuk mendapatkan Akte Perkawinan baru tahun 1996, tapi di sini Laporan Status Kawin tersebut terlampir pada sebuah setifikat pembelian tanah. Dengan pemeriksaan dokumen tanah, suatu penipuan yang baru terungkap. Michael laporkan penipuan baru di Polres Tabanan pada bulan April 2007.

Tanah yang dimaksud adalah yang sekarang dikenal sebagai Kori Restaurant. Properti itu pada awalnya dimiliki oleh Steven Palmer dan istrinya Wayan Lasmi, dan dipegang atas nama Wayan Lasmi. Steve Palmer memberikannya sepenuhnya pada Wayan Lasmi sebagai penyelesaian perceraian, dan Wayan Lasmi menjualnya kepada Michael McHugh pada tahun 1988. Michael McHugh memegang tanah itu atas nama ayah Made Jati, I Nyoman Ada, dan kemudian pada tahun 1992 ia jual tanah Kori ke Michael dan Made Jati.

Made Jati semestinya menguruskan setifikat tanah. Dokumen-dokumen yang terlampir pada Laporan Status Kawin menunjukkan bahwa ia gunakan penipuan untuk melakukannya. Daripada mentransfer dengan Akte Jual Beli, Made Jati dan ayahnya I Nyoman Ada memindah hak milik dengan "Akte Hibah" dari ayah kepada anak yang belum nikah. Dengan ini mereka hindari pajak atas pembelian, tetapi mereka juga dikategorikan Kori sebagai "harta Made Jati sebelum perkawinan."

Polisi di Tabanan mewawancarai delapan saksi termasuk Made Jati sebagai tersangka. Pada bulan November 2007 mereka menerbitkan Surat Penangkapan dan mereka melimpahkan berkas ke Kejaksaan dengan rekomendasi Made Jati didakwa Keterangan Palsu.

Surat Penangkapan tersebut dikeluarkan pada tanggal 23 November 2007, namun Made Jati meninggalkan rumah pagi sebelum Surat Penangkapan dapat dilayani, mungkin karena bocoran dari informan di Polres Tabanan. Dia meninggalkan Indonesia dan tidak kembali ke Bali selama lebih dari enam bulan. Seminggu setelah dia melarikan diri dari Indonesia dia di Bangkok, dan pada tanggal 5 Desember 2007 dia mendarat di New York. Dari sana ia pergi ke California di mana dia tinggal di kota wisata pantai Newport Beach selama enam bulan.

Kembangan:

Made Jati telah lolos Surat Penangkapan, tapi kasus dilanjutkan di Tabanan. Pejabat kota Tabanan diduga sangat cemas. Tabanan adalah kota indentitas ganda Made Jati sebagai wanita belum kawin, dan ia memperoleh puluhan dokumen yang ditandatangani oleh pejabat setempat bersaksi dusta untuk upacara tidak ada atau status laporan palsu.

Kejaksaan dua kali menolak berkas polisi dengan P-19 pada bulan Desember 2007 dan Mei 2008. Penyelidik disingkirkan dari jabatannya dan dipindah dari Tabanan bulan Mei 2008. Dua minggu kemudian pada 4 Juni 2008 Made Jati meninggalkan California dan kembali ke Bali walaupun mengajukan kasus kewalian untuk anak-anak di California Superior Court, dan pengadilan California sudah memerintah supaya dia melanjutkan kunjungan dengan anak-anak. Dia tidak pernah lagi kembali ke California dan kemudian mengajukan deklarasi pada pengadilan California bahwa ia tidak lagi tertarik kewalian.

Pada bulan Agustus 2008 penyidik baru di Polres Tabanan memerintah penghentian penyelidikan.

Legalitas tindakan polisi di Indonesia atau negara mana pun diatur dengan undang-undang, dan prosedur polisi harus sesuai dengan hukum. Artinya, polisi diharuskan mengikuti prosedur tentu, tidak diperbolehkan berbuat sesuka hatinya. Dalam kasus ini, penyidik baru dan jaksa di Tabanan tampaknya telah menutup dakwaan dengan cara yang bertentangan dengan hukum tanpa memberitahu pihak yang mengajukan laporan, Michael, dari alasan untuk menghentikan kasus ini, dan sementara melanggar prosedur yang tepat.

Tidak ada yang menyangkal kejahatan terjadi, tetapi polisi pakai alasan menghentikan kasus karena perbuatan sudah lewat batasan waktu. Kejaksaan dan polisi itu mengklaim bahwa lebih dari dua belas tahun telah berlalu sejak Made Jati dan I Nyoman Ada membuat akte melalui perbuatan melawan hukum pada tahun 1992.

Namun, seperti dalam kasus di Polda Bali yang telah ditutup dengan alasan "tidak ada bukti kerugian", alasan Tabanan tidak sesuai dengan KUHP. Undang-undang pembatasan waktu mengacu pada "penyelesaian kejahatan" Sebenarnya bagian yang relevan (Pasal 266 KUHP) menetapkan bahwa kejahatan Palsu Dokumentasi memiliki dua bagian: 1) perolehan dokumen palsu, dan kemudian 2) penggunaan dokumen tersebut dengan cara yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan kerugian materi atau non-materi pada orang lain. Kejahatan yang dimaksudkan di kasus ini bukan hanya transfer ilegal dari I Nyoman Ada pada Made Jati, tetapi juga penggunaan dokumen-dokumen transfer untuk menipu Michael.

Harta keluarga saat ini dalam proses persidangan perdata yang dimulai pada tahun 2009, dan Made Jati mengatakan bahwa tanah Kori merupakan aset sebelum kawin. Artinya, penyelesaian kejahatan ini hanya mulai tahun 2009 dengan menggunakan dokumen Akte Hibah dan perbuatan itu terus menurus sampai saat ini. Dokumentasi Kori yang palsu adalah kejahatan yang sedang berjalan.